Tugas SKPD

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Tmaga Kerja Dan Transmigrasi yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

DINAS KESEHATAN
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

DINAS PERKEBUNAN
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perkebunan yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Perkebunan yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Perkebunan yang di dikerjasamakan dengan atau serahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman, perumahan, penataan ruang dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Permukiman Dan Tata Ruang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Pemukiman Dan Tata Ruang yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pemukiman Dan Tata Ruang yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Permukiman Dan Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Sumber Daya Air yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Sumber Daya Air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Sumber Daya Air yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS BINA MARGA
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang jalan dan jembatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Jalan dan Jembatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Jalan dan Jembatan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Jalan dan Jembatan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Peternakan dan kesehatan hewan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Peternakan dan kesehatan hewan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

DINAS SOSIAL
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan Hortikultura berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksaakan kewenangan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perikanan Dan Kelautan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Perikanan Dsn Kelautan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Perikanan Dan Kelautan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perikanan Dan Kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perindustrian Dan Perdagangan
• Melaksanakan kewenangan di bidang Perindustrian Dan Perdagangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten/Kota yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian Dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS PENDIDIKAN
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

DINAS KOPERASI DAN UMKM
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

DINAS KEHUTANAN
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
• Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kehutanan yang di serahkan kepada Pemerintah Daerah
• Melaksanakan kewenangan di bidang Kehutanan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
• Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Kehutanan yang di dikerjasamakan dengan atau serahkan kepada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan sesuai dengan peratwan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan-Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan Dan Telekomunikasi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
• Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah

KANTOR PERWAKILAN
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta.

BADAN KOORDINASI WILAYAH I
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota.

BADAN KOORDINASI WILAYAH II
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota.

BADAN KOORDINASI WILAYAH III
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan Dan Pelatihan.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat.

BADAN PENANAMAN MODAL
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal.

INSPEKTORAT
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

BADAN KETAHANAN PANGAN
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian Dan Pengembangan.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEDESAAN
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan bencana.

BADAN PENYULUH
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penyuluhan.

BADAN NARKOTIKA
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Narkotika.

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
• Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungana Anak Dan Keluarga Berencana.

SEKRETARIAT UMUM KPU
• Membantu Gubernur dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu